KUALITAS PENDUDUK

2. Kualitas Penduduk
Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi, antara lain, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya taraf kesehatan sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakatnya.
a. Masalah Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah. Akan tetapi, tingkat pendidikan masyarakat tersebut senantiasa diupayakan untuk selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Perhatikan tabel berikut!


Hal-hal yang memengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di negara Indonesia, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.
1) Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka tidak perlu sekolah terlalu tinggi (khususnya untuk anak perempuan).
2) Rendahnya penerimaan pendapatan perkapita, sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya lebih lanjut atau bahkan tidak disekolahkan sama sekali.
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di pedesaan dan daerah-daerah terpencil.
4) Keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan yang terjangkau masyarakat.
1 ) Dampak
Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak pada kemampuan penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penduduk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga mereka akan lebih produktif dan inovatif.
2 ) Upaya Penanggulangan
Untuk menyikapi hal-hal tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa upaya dalam memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan, diantaranya dengan jalan berikut ini.
a) Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun.
b) Mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau badan-badan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu.
c) Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu.
d) Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau nonformal (seperti kursus-kursus keterampilan) sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang.
e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah.
Pengembangan sistem pendidikan nasional saat ini telah dipertegas dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1989, sehingga diharapkan mampu mempertegas arah pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa.
b . Masalah Kesehatan
Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu negara. Dalam hal ini, tingkat kesehatan dapat diindikasikan
dari angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapan hidup.
1) Angka kematian bayi di Indonesia masih relatif tinggi, meskipun terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971, angka kematian bayi mencapai 218 tiap 1.000 kelahiran, akan tetapi pada tahun 1990, angka kematian bayi telah menurun menjadi 8 tiap 1.000 kelahiran. Menurunnya angka kematian bayi ini didukung oleh meningkatnya derajat kesehatan dan gizi ibu. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap angka kematian ibu melahirkan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.
2) Tingkat ketercukupan gizi masyarakat juga mulai meningkat. Saat ini, pemerintah melalui Departemen Kesehatan menetapkan standar ketercukupan gizi, yaitu 2.400 kalori/hari/kepala keluarga. Artinya, suatu keluarga dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi angka ketercukupan kalori tersebut.
3) Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata umur yang dapat dicapai penduduk suatu negara. Angka ini di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, dari 45,73 tahun pada tahun 1971 menjadi 65,43 tahun pada tahun 2000. Akan tetapi, angka tersebut masih tergolong relatif rendah, karena negaranegara lain dapat mencapai 70 bahkan lebih dari 80 tahun.
1 ) Dampak

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat akan memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Generasi yang tidak ketercukupan gizi tentu akan memiliki kondisi fisik dan psikis yang kurang bila dibandingkan dengan generasi yang terpenuhi gizinya. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada pola pikir, ketahanan belajar, dan kreatifitasnya.
2 ) Upaya Penanggulangan
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya ditempuh melalui langkah-langkah, berikut ini.
a) Menjalin kerja sama dengan badan kesehatan dunia (WHO) dalam mengadakan program kesehatan, misalnya pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat.
b) Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, baik dengan kemampuan sendiri ataupun melalui kerja sama dengan luar negeri (misalnya dengan menjalin kerja sama dengan badan pembangunan dunia/UNDP). Salah satu contoh program peningkatan kualitas lingkungan yang telah dan masih dilakukan adalah Kampoong Improvement Programme (KIP).
c) Menggiatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga ke pelosok desa.
d) Menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obat generik bermutu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
e) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui program asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin) untuk keluarga miskin (prasejahtera).
c . Rendahnya Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan perkapita negara Indonesia masih tergolong rendah, data tahun 2002 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia mencapai 2.800 dollar Amerika Serikat. Di antara negara-negara anggota ASEAN saja, Indonesia menempati urutan keenam setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Kondisi semacam ini dapat disebabkan keadaan sumber daya alam yang tidak merata di tiap daerah, ataupun karena ketidakseimbangan sumber daya manusia yang ada di tiap daerah.
1 ) Dampak
Rendahnya pendapatan perkapita akan berdampak pada kelangsungan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Beberapa rencana pembangunan akan sulit diwujudkan karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Akibatnya keadaan negara menjadi statis, tidak berkembang karena tidak mengalami kemajuan.
2 ) Upaya Penanggulangan
Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, pemerintah telah melakukan beberapa langkah, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.
a) Memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program sosial.
b) Memberi keringanan biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.
c) Meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota.
d) Memberikan modal atau pinjaman lunak dan pelatihan kepada para pengusaha mikro dan pengusaha kecil agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang.
e) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial, misalnya penyediaan air bersih, WC umum, perbaikan lingkungan, ataupun sarana sanitasi lainnya.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan penduduk sangat memengaruhi dinamika pembangunan dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan titik sentral dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, dalam konsep pembangunan, penduduk adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, manusia bertindak sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Adapun sebagai objek pembangunan, penduduk merupakan sasaran pembangunan. Permasalahan penduduk di Indonesia baik dari jumlah penduduk (kuantitas) maupun mutu (kualitas) merupakan suatu masalah yang dilematis dan kontradiktif. Di satu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan modal dan potensi yang dapat meningkatkan produksi nasional apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif sehingga sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan di segala bidang. Sebaliknya penduduk dengan mutu dan kualitas yang rendah yang tidak mampu bersaing karena minimnya kesempatan kerja yang tersedia, akan menjadi beban dan penghambat pembangunan. Oleh karena itu, sebagai subjek pembangunan, penduduk harus terus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi motor penggerak dan modal dasar pembangunan. Selain itu, pembangunan juga harus dikembangkan dengan memperhitungkan kondisi dan kemampuan penduduk sehingga penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan.